CPNS 2016. Meski Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi telah menyatakan tak ada penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS), kecuali untuk formasi guru dan tenaga kesehatan, tak membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara putus asa.
Perjuangan untuk mendapatkan kuota formasi CPNS tetap diperjuangkan. Seperti disampaikan Asisten III Setprov Kaltara Suriansyah, pemprov telah mengirim surat ke Menpan Yuddy Chrisnandi agar Kaltara mendapat pengecualian.
Karena seperti diketahui, sebagai daerah otonomi baru (DOB) jumlah pegawai di Pemprov Kaltara berkisar 1.000 orang. Sementara berdasarkan analisis jabatan (Anjab) pegawai yang dibutuhkan Pemprov Kaltara lebih dari 3.000 orang.
Dengan jumlah yang berkisar 1.000 orang tersebut, dianggap Suriansyah belum ideal jika menyesuaikan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah terbentuk. “Jadi kami sudah mengirimkan surat ke KemenPAN-RB mengenai usulan dan permintaan audiensi. Semoga segera mendapat balasan dari kementerian terkait,” ujar Suriansyah, Jumat (22/1) lalu.
Untuk diketahui, Menpan Yuddy Chrisnandi menyatakan moratorium atau penghentian sementara penerimaan CPNS jalur umum berlaku hingga jabatan presiden dan wakil presiden berakhir. Bahkan, tak hanya penerimaan CPNS jalur umum yang ditiadakan, honorer kategori dua (K2) pun ditiadakan tahun ini.
Alasannya, karena kemampuan keuangan negara tahun ini tidak mencukupi untuk membiayai honorer K2 jadi CPNS. Selain itu, juga alasan payung hukum.
Namun menurut Suriansyah, kebijakan moratorium penerimaan CPNS harusnya tidak disamaratakan. Apalagi, Kaltara yang merupakan DOB dan masih sangat membutuhkan tambahan pegawai sebagai penguatan penyelenggaraan pemerintahan.
“Sebagai DOB, Kaltara butuh tambahan pegawai untuk menunjang kinerja pemerintahan, serta percepatan pelayanan dan pembangunan,” ujar Suriansya